Kabar penting datang di penghujung tahun 2025 buat kamu yang sehari-harinya nggak bisa lepas dari bantuan Artificial Intelligence (AI).
Kalau selama ini kamu berlangganan ChatGPT Plus atau layanan OpenAI lainnya dengan harga “bersih”, siap-siap cek tagihan bulan depan ya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan baru saja merilis data terbaru yang menyebutkan bahwa OpenAI kini resmi masuk dalam daftar perusahaan yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Di sisi lain, kas negara ternyata makin “gemuk” berkat setoran dari sektor digital ini. Totalnya nggak main-main, tembus Rp 44,55 Triliun! Yuk, kita bedah dampaknya buat dompet kamu!
Masuknya OpenAI (induk dari ChatGPT) sebagai pemungut PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menambah panjang daftar raksasa teknologi yang “tunduk” pada aturan pajak Indonesia, menyusul Netflix, Spotify, dan Google yang sudah duluan.
Apa artinya buat pengguna?
- Harga Langganan: Jika kamu berlangganan ChatGPT Plus (biasanya $20/bulan), kemungkinan besar tagihanmu akan ditambah PPN sebesar 11% (sesuai tarif berlaku).
- Legal & Resmi: Meski harganya naik sedikit, ini tandanya transaksi kamu diakui secara legal dan kamu turut berkontribusi pada pendapatan negara.
Jadi, jangan kaget kalau nanti ada selisih angka di invoice langganan AI kamu, ya!
Pemerintah tampaknya sukses besar dalam strategi memajaki raksasa digital global. Hingga akhir Desember 2025 ini, total setoran pajak digital mencapai angka fantastis Rp 44,55 Triliun.
Dari mana saja duit segunung itu?
- Layanan Streaming: Film dan musik (Netflix, Disney+, Spotify).
- Software & Game: Pembelian aplikasi, top-up game (Steam, Google Play).
- Jasa Digital: Termasuk langganan cloud, Zoom, dan kini layanan AI.
Angka ini membuktikan bahwa pasar digital Indonesia adalah “kolam emas” yang sangat besar dan potensial.
“Penunjukan pemungut PPN ini adalah upaya menciptakan keadilan (level playing field) antara pelaku usaha konvensional dan digital. Semua yang mengambil keuntungan ekonomi di Indonesia, wajib berkontribusi untuk pembangunan.”
Dengan tren teknologi yang terus berkembang, DJP terus memantau perusahaan-perusahaan global baru yang punya basis pengguna besar di Indonesia. Setelah OpenAI, mungkin saja platform-platform AI generatif lainnya akan segera menyusul.
Bagi negara, ini adalah sumber pendapatan masa depan. Bagi kita konsumen, ini adalah konsekuensi dari menikmati teknologi kelas dunia secara legal.
Jadi, pajak digital: Membebani atau Wujud Kontribusi?
