Dunia pendidikan kita kembali tercoreng oleh sebuah insiden yang seharusnya tidak pernah terjadi, apalagi di lingkungan yang kita sebut sebagai “ruang guru”. Sebuah video pertikaian antara dua pendidik di SMA Negeri 16 Palembang viral dan menyebar dengan cepat, mempertontonkan adegan kekerasan fisik—seorang guru menampar dan membenturkan kepala rekan sesama guru ke dinding.
Peristiwa ini lebih dari sekadar pertengkaran personal. Ini adalah sebuah anomali yang menyakitkan, sebuah nila setitik yang merusak susu sebelanga citra dan marwah para pahlawan tanpa tanda jasa. Di tempat di mana seharusnya teladan tentang kesabaran, kebijaksanaan, dan penyelesaian masalah secara beradab diajarkan, kita justru disuguhi pemandangan sebaliknya. Ini adalah alarm keras bagi kita semua.
Berdasarkan informasi yang beredar, pemicu pertikaian ini terdengar begitu sepele: urusan tanda tangan kepala sekolah untuk kelengkapan berkas sertifikasi. Sebuah urusan administratif yang seharusnya bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik, justru berujung pada adu mulut, emosi yang tak terkendali, dan akhirnya, kekerasan fisik yang memalukan.
Pelaku, Suretno, yang merupakan seorang Operator Dana BOS berstatus PPPK, dilaporkan lepas kendali dan menganiaya korban, Yuli Nuriza, seorang guru ASN. Korban pun telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Belakangan, beredar video permintaan maaf dari pelaku. “Minta maaf nian, Ibu Yuli,” ujarnya, seraya memohon agar masalah ini diselesaikan secara damai.
Permintaan maaf memang sebuah langkah yang baik dan perlu diapresiasi. Namun, secara cerdas dan berwawasan, kita tidak bisa berhenti di sini. Kata “damai” tidak boleh menjadi “pemutih” yang menghapus begitu saja luka fisik dan trauma psikologis yang dialami korban, serta luka yang lebih dalam pada citra profesi guru secara keseluruhan.
Kasus ini menjadi cerminan dari sebuah masalah yang lebih fundamental di dunia pendidikan kita: kecerdasan emosional. Seorang guru tidak hanya dituntut untuk cerdas secara akademis dan mampu mentransfer ilmu pengetahuan. Lebih dari itu, mereka adalah teladan karakter. Bagaimana mungkin seorang siswa bisa belajar mengendalikan amarah jika gurunya sendiri gagal melakukannya di hadapan teman sejawat?
Insiden di SMA Negeri 16 Palembang ini adalah sebuah ironi. Di satu sisi, kita menuntut siswa untuk anti-bullying dan anti-kekerasan, tetapi di sisi lain, para pendidiknya justru mempertontonkan hal sebaliknya. Ini adalah sebuah hipokrisi yang tidak bisa kita abaikan.
Ini adalah panggilan bagi institusi terkait, terutama Dinas Pendidikan, untuk tidak hanya fokus pada peningkatan kompetensi akademis para guru. Pelatihan-pelatihan tentang manajemen stres, komunikasi asertif, dan resolusi konflik harus menjadi agenda yang sama pentingnya. Para guru, seperti halnya profesi lain yang penuh tekanan, juga manusia biasa yang butuh dibekali kemampuan untuk mengelola emosi mereka.
Sebagai Generasi Nusantara, kita tentu berharap masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Jalan damai melalui mediasi adalah opsi yang mulia. Namun, “damai” tidak boleh diartikan sebagai impunitas atau melupakan bahwa telah terjadi tindak kekerasan.
Harus ada sanksi yang tegas dan terukur dari pihak sekolah maupun dinas terkait, yang tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga mendidik. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera dan menjadi pelajaran bagi seluruh insan pendidik lainnya bahwa kekerasan, dengan alasan apa pun, tidak memiliki tempat di lingkungan sekolah.
Kasus ini adalah duka kita bersama, duka dunia pendidikan. Mari kita Beranjak untuk tidak hanya menyalahkan oknum, tetapi juga melihat ini sebagai momentum untuk melakukan refleksi yang lebih dalam. Mari kita dorong terciptanya sebuah ekosistem pendidikan di mana setiap guru tidak hanya mengajar dengan kepala, tetapi juga mendidik dengan hati nurani dan keteladanan. Karena dari sanalah, generasi penerus bangsa yang berkarakter akan lahir.
