Hallo Sobat Beranjak – Politik dan Strategi Nasional merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam konteks pemerintahan dan pembangunan suatu negara. Politik Nasional merupakan kebijakan dan tindakan pemerintah yang bersifat umum dan luas, mencakup berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan. Tujuannya adalah untuk mencapai kemakmuran, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, politik nasional dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional (Propernas) yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan Strategi Nasional merupakan cara atau metode yang digunakan untuk melaksanakan politik nasional, dengan tujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Strategi nasional dapat berupa strategi jangka pendek, menengah, maupun panjang. Dalam konteks Indonesia, strategi nasional diimplementasikan melalui berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, dan program pemerintah yang spesifik. Contohnya yaitu, Politik Nasional Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Politik nasional Indonesia saat ini diwarnai oleh upaya konsolidasi elite, penataan ulang kabinet, dinamika internal partai, serta respons terhadap isu-isu strategis nasional dan global. Hubungan baik antar elite seperti Prabowo dan Megawati dinilai positif untuk stabilitas. Sedangkan posisi Gibran Rakabuming Raka di Panggung Politik disebut mulai terpinggirkan dari panggung politik nasional terutama, karena jarang hadir dalam acara-acara kenegaraan penting. Hal ini menimbulkan spekulasi mengenai posisinya di pemerintahan dan dinamika internal koalisi
Isu Reshuffle dan Konsolidasi Kabinet dinilai sebagai salah satu bahan pertimbangan dari upaya memperkuat kinerja dan memastikan hanya pejabat kompeten yang bertahan di pemerintahan untuk mendukung tujuan tersebut berupa peningkatan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga efektivitas pemerintahan dan merespons tantangan ekonomi serta sosial yang dihadapi Indonesia saat ini.
Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah strategis untuk menjaga dan memperkuat stabilitas politik nasional, yang menjadi prasyarat utama bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, adapun langkah strategisnya yaitu dengan Sinergi Pemerintah dan Aparat Keamanan, Pemerintah memperkuat sinergi dengan Polri dalam menjaga keamanan nasional, termasuk dalam bidang keamanan siber, pengawasan proyek strategis nasional, dan penegakan hukum. Kebijakan Ekonomi Pro-Rakyat, Pemerintah meluncurkan sejumlah kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat, seperti penghapusan utang UMKM, kenaikan upah minimum nasional, dan penurunan harga tiket pesawat pada momen tertentu. Langkah-langkah ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mengurangi potensi keresahan sosial yang dapat memicu instabilitas politik. Penguatan Ketahanan Pangan dan Swasembada, Pemerintah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan jagung serta menghentikan impor beras, sebagai bagian dari strategi mendukung petani dan mewujudkan swasembada pangan. Kebijakan ini diharapkan memperkuat basis ekonomi nasional dan menurunkan ketergantungan pada luar negeri. Pembangunan Infrastruktur dan Energi, Pemerintah terus melanjutkan pembangunan infrastruktur strategis, termasuk proyek ketenagalistrikan dan jaringan transmisi di berbagai provinsi, guna mendukung ketahanan energi dan meningkatkan konektivitas nasional. Keterlibatan sektor swasta juga didorong untuk mempercepat pembangunan dan mengurangi beban APBN.
Perbedaannya yaitu Politik nasional lebih bersifat umum dan abstrak, strategi nasional lebih spesifik dan konkrit. Sedangkan Hubungannya ialah Strategi nasional yang merupakan implementasi dari politik nasional, sehingga politik nasional menjadi landasan bagi strategi nasional. Pentingnya Strategi Nasional, untuk dapat memastikan bahwa politik nasional dapat dicapai secara efektif dan efisien, Memberikan arah dan tujuan yang jelas bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan, Membantu pemerintah dalam mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, Meningkatkan daya saing dan ketahanan negara.
