Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah inisiatif ambisius yang digadang-gadang sebagai senjata pamungkas melawan stunting, kini menghadapi ujian terberatnya. Niat mulia untuk menyehatkan jutaan anak Indonesia ternoda oleh serangkaian insiden keracunan massal di berbagai daerah. Peristiwa ini bukan lagi sekadar insiden, melainkan sebuah sinyal darurat sistemik yang menuntut kita untuk berhenti sejenak dan bertanya: di mana letak kesalahannya?

Sobat Beranjak, ini adalah sebuah isu yang menusuk langsung ke jantung kepedulian kita. Ketika makanan yang seharusnya menjadi fondasi pertumbuhan justru menjadi ancaman, ini adalah kegagalan yang tidak bisa ditoleransi. Kasus ini memaksa kita untuk melihat lebih jauh dari sekadar retorika program, dan menyelami kerumitan eksekusi di lapangan yang ternyata penuh celah.

Pemerintah, melalui Badan Gizi Nasional (BGN), telah mengidentifikasi beberapa titik kritis yang menjadi biang keladi, dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit yang paling disorot. Namun, menyalahkan unit di lapangan saja tidak akan menyelesaikan masalah. Ini adalah momentum krusial untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan membangun kembali sistem yang lebih tangguh, transparan, dan amanah.

Dari Dapur Umum: Analisis Akar Masalah

Kepala BGN, Dadan Hindayana, secara terbuka mengakui adanya kesalahan teknis yang fatal. Mari kita bedah akar masalah ini, bukan untuk mencari kambing hitam, tetapi untuk belajar dan membangun solusi.

• Masalah Manajemen Waktu: Problem paling mendasar adalah jeda waktu antara proses memasak dan distribusi. Banyak SPPG, terutama yang baru, memasak terlalu awal karena dikejar target. Makanan yang tersimpan lebih dari empat jam tanpa penanganan yang benar menjadi sarang bakteri. Ini bukan sekadar kelalaian, ini adalah cerminan dari kurangnya pelatihan dan pemahaman standar keamanan pangan.
• Kerapuhan Rantai Pasok: Kasus di Banggai, Sulawesi Tengah, menjadi contoh nyata. Penggantian pemasok bahan baku secara mendadak tanpa verifikasi kualitas yang memadai langsung berdampak pada keamanan produk akhir. Ini menunjukkan lemahnya kontrol kualitas dalam rantai pasok, di mana keputusan yang terkesan sepele ternyata bisa berakibat fatal.
• Kurangnya Kesiapan dan Standarisasi: Pelaksanaan program skala masif ini tampaknya tidak diimbangi dengan kesiapan yang setara di semua daerah. Setiap SPPG seolah berjalan dengan interpretasinya sendiri, tanpa adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat dan seragam, mulai dari pemilihan bahan, proses memasak, hingga pengemasan.

Membangun Solusi: Jalan Menuju Perbaikan

Mengkritik saja tidak cukup. Sesuai dengan semangat Beranjak yang berorientasi pada solusi, mari kita pikirkan langkah-langkah konkret yang harus segera diambil.

1. Audit dan Sertifikasi Total SPPG: Pemerintah tidak bisa lagi sekadar memberikan instruksi. Harus ada audit independen dan menyeluruh terhadap semua SPPG yang beroperasi. SPPG yang tidak memenuhi standar kelayakan—baik dari segi kebersihan, peralatan, maupun sumber daya manusia—harus dihentikan sementara operasinya hingga lolos sertifikasi ulang. Standar keamanan pangan internasional seperti HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) harus mulai diadaptasi dan disederhanakan untuk level dapur umum.
2. Pelatihan Intensif dan Berkelanjutan: Para juru masak dan petugas di SPPG bukanlah sekadar “tukang masak”. Mereka adalah garda terdepan gizi anak-anak bangsa. Mereka harus diberikan pelatihan intensif tentang sanitasi, manajemen waktu, pemilihan bahan baku, dan penanganan makanan yang aman. Pelatihan ini tidak boleh hanya sekali jalan, tetapi harus menjadi program berkelanjutan.
3. Sistem Pengawasan Berlapis dan Terbuka: Pengawasan tidak bisa hanya mengandalkan laporan internal. Perlu dibentuk tim pengawas gabungan yang terdiri dari unsur pemerintah, ahli gizi, dan perwakilan masyarakat sipil (misalnya, PKK atau kader posyandu) yang bisa melakukan inspeksi mendadak. Selain itu, perlu ada kanal pengaduan publik yang mudah diakses dan responsif, di mana orang tua atau guru bisa melaporkan jika menemukan kualitas makanan yang mencurigakan.
4. Transparansi Rantai Pasok: Setiap SPPG harus diwajibkan untuk memiliki daftar pemasok bahan baku yang terverifikasi dan terbuka untuk publik. Ini akan menyulitkan praktik penggantian pemasok secara sembarangan dan mendorong penggunaan produk-produk lokal yang segar dan berkualitas.

Bagi kita, Generasi Nusantara, ini adalah saatnya untuk menjadi bagian dari solusi. Kita bisa menjadi mata dan telinga pengawasan di lingkungan kita masing-masing. Kita bisa menggunakan kekuatan media sosial untuk menyuarakan kritik yang membangun dan mengapresiasi praktik-praktik yang baik.

Program Makan Bergizi Gratis adalah sebuah investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia. Jangan biarkan investasi ini gagal karena kelalaian dalam eksekusi. Tragedi ini adalah pelajaran yang sangat mahal. Kini saatnya kita semua—pemerintah, pelaksana di lapangan, dan masyarakat—untuk “Beranjak” bersama, memastikan setiap suapan yang diterima anak Indonesia adalah suapan yang aman, sehat, dan penuh harapan.