Momen Hari Tani Nasional tahun ini terasa berbeda. Jika biasanya diisi dengan perayaan seremonial, kali ini ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, justru menjadi saksi bisu sebuah konfrontasi yang tajam dan penuh makna. Para aktivis agraria, yang mewakili suara para petani dari seluruh penjuru negeri, tak lagi menahan diri. Mereka “menyemprot” langsung jajaran menteri dari kabinet baru di hadapan para wakil rakyat.
Sobat Beranjak, ini bukan sekadar kericuhan biasa. Ini adalah letupan kekecewaan yang telah terpendam selama puluhan tahun. Di tengah rapat dengar pendapat yang seharusnya berjalan formal, para aktivis yang tergabung dalam Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dengan lantang menagih janji dan solusi atas konflik agraria yang tak kunjung usai dan terus merugikan kaum tani.
Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, menjadi salah satu suara yang paling keras menggema. Dengan data dan argumen yang lugas, ia menelanjangi kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan sengketa tanah yang telah berlangsung lintas generasi. Pemandangan ini adalah sebuah pengingat keras bahwa di balik angka-angka pertumbuhan ekonomi, ada hak-hak rakyat kecil yang masih terabaikan.
Ketika Klaim Hutan Menggusur Petani
Salah satu kritik paling pedas yang dilontarkan Dewi Kartika ditujukan kepada Menteri Kehutanan, Raja Juli. Ia mempertanyakan logika di balik klaim sepihak pemerintah yang menetapkan lahan-lahan pertanian produktif milik petani sebagai kawasan hutan. Sebuah kebijakan yang secara efektif melumpuhkan kehidupan para petani.
“Mana ada hutan?” tanya Dewi dengan nada tinggi, mempertanyakan dasar dari klaim tersebut. “Kenapa tanah-tanah pertanian produktif yang dikerjakan oleh kaum tani itu tidak kunjung dibebaskan dari klaim-klaim kawasan hutan? Tidak kunjung dilepaskan dari klaim Perhutani?”
Pertanyaan retoris itu menampar para pemangku kebijakan yang hadir. Dewi memaparkan dampak nyata dari klaim tersebut di lapangan. Para petani menjadi kriminal di tanah mereka sendiri. Mereka tidak bisa lagi mengangkut hasil panen, dan berbagai program bantuan pertanian dari pemerintah pun tidak bisa masuk karena status lahan yang sengkarut. Ini adalah sebuah ironi yang menyakitkan: negara yang seharusnya menyejahterakan petani, justru menjadi penghalang utama bagi mereka untuk hidup layak.
Momen “semprotan” ini adalah puncak dari gunung es masalah agraria di Indonesia. Ia menjadi representasi dari ribuan konflik serupa di seluruh Nusantara, di mana rakyat kecil selalu berada di posisi yang lemah saat berhadapan dengan kekuatan korporasi dan klaim negara.
Seruan untuk Pemerintahan yang Mendengar
Keberanian para aktivis agraria di ruang rapat DPR adalah sebuah pelajaran demokrasi yang berharga. Ini adalah cerminan dari nilai Progresif dan Kredibel yang diusung Beranjak. Progresif, karena mereka berani mendobrak kebisuan dan menuntut perubahan yang mendasar. Kredibel, karena kritik yang mereka sampaikan didasari oleh data dan penderitaan nyata di lapangan.
Bagi kita, Generasi Nusantara, peristiwa ini adalah panggilan untuk lebih peduli. Masalah agraria bukanlah isu yang jauh di pedesaan; ia adalah tentang kedaulatan pangan kita, tentang keadilan sosial, dan tentang masa depan Indonesia. Ketika petani tidak bisa bertani, maka ketahanan pangan seluruh bangsa yang menjadi taruhannya.
Apa yang terjadi di Senayan kemarin bukanlah akhir, melainkan sebuah babak baru. Ini adalah ujian pertama bagi pemerintahan Prabowo Subianto dalam menunjukkan komitmennya terhadap reforma agraria sejati. Apakah “semprotan” dari para aktivis ini akan dianggap sebagai angin lalu, atau akan menjadi cambuk untuk bekerja lebih keras dan menghadirkan solusi yang berpihak pada rakyat?
Publik kini menunggu langkah konkret. Bukan lagi sekadar rapat, janji, atau pembentukan satgas. Yang dibutuhkan adalah keberanian politik untuk mengeksekusi undang-undang, mencabut klaim-klaim yang tidak berdasar, dan mengembalikan tanah kepada mereka yang berhak: para petani Indonesia. Karena tanpa mereka, Indonesia tidak akan pernah benar-benar berdaulat.
