Ada sebuah ironi kronis di negeri ini yang baru saja dibongkar dengan sangat telak, dan kali ini bikin kita semua ikut geram. Di saat kita sering mengeluh jalanan di daerah rusak, sekolah butuh renovasi, atau program bantuan sosial lambat, ternyata triliunan rupiah uang rakyat (APBD) justru ‘tidur nyenyak’ dan mengendap di rekening bank daerah.
Ini bukan hoaks. Ini adalah temuan panas dari politisi senior, Dedi Mulyadi, yang kini tak ragu “menyemprot” habis-habisan para pejabat daerah. Dalam sidaknya di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning), ia menemukan fakta mencengangkan: total ada Rp 4,1 triliun Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang tidak terpakai dan malah terparkir di bank, salah satunya Bank BJB.
Secara cerdas dan berwawasan, mari kita bedah apa arti dari temuan ini. SiLPA adalah APBD yang sudah dianggarkan untuk pembangunan, tetapi gagal diserap atau dibelanjakan oleh pemerintah daerah. Uang yang seharusnya sudah menjadi aspal, semen untuk sekolah, atau modal untuk UMKM, kini malah mengendap dan menghasilkan bunga—bukan untuk rakyat, tapi untuk bank.
Yang membuat Dedi Mulyadi makin ‘meledak’ adalah jawaban para pejabat, termasuk para Sekretaris Daerah (Sekda), saat ditanya. Mereka berkilah bahwa dana triliunan itu sengaja disimpan sebagai “dana darurat” atau Bantuan Tak Terduga (BTT). Tentu saja, Dedi Mulyadi tidak “membeli” alasan itu.
“Ngibul!” begitu semprotnya. Ia langsung ke poin dan membeberkan fakta bahwa alokasi BTT itu sangat kecil, paling hanya di angka Rp 5 miliar. Jauh panggang dari api jika dibandingkan dengan dana Rp 4,1 triliun yang mengendap. “Itu (dana mengendap) sudah jadi penyakit!” tegasnya.
Dedi Mulyadi mendiagnosis ini sebagai penyakit birokrasi yang menahun. Ini adalah mentalitas “parkir anggaran”. Para pejabat sengaja membiarkan uang itu mengendap agar serapan terlihat rendah, lalu di akhir tahun dijadikan SiLPA. Tujuannya? Agar daerahnya terlihat memiliki APBD yang “gemuk”, padahal realisasinya untuk rakyat nol besar.
Dan inilah ironi yang paling menyakitkan. Menurut Dedi, para Bupati dan Walikota dari daerah-daerah itu pula yang seringkali paling kencang berteriak ke pemerintah pusat. Mereka mengeluh kekurangan dana, meminta tambahan anggaran untuk perbaikan jalan, dan berbagai proyek lainnya.
“Teriak-teriak minta anggaran ke pusat, padahal duitnya sendiri tidak dipakai!” sindir Dedi. Ini adalah cermin dari perencanaan anggaran yang buruk, kemalasan dalam eksekusi program, dan yang terpenting, minimnya empati terhadap kebutuhan mendesak masyarakat.
Bagi kita, Generasi Nusantara, “amukan” Dedi Mulyadi ini adalah sebuah kabar yang optimistis. Ini adalah sinyal bahwa era birokrasi yang santai, tertutup, dan tidak berpihak pada rakyat harus segera diakhiri. Kita butuh lebih banyak sosok yang berani membongkar “penyakit” semacam ini tanpa tedeng aling-aling.
Ini adalah perwujudan dari semangat progresif yang kita inginkan: uang rakyat harus 100% kembali ke rakyat dalam bentuk pembangunan, bukan sekadar angka indah di neraca bank.
Mari kita Beranjak bersama. Mulai sekarang, ayo kita lebih “kepo” dan kritis terhadap penyerapan anggaran di daerah kita masing-masing. Gunakan hak kita sebagai warga untuk bertanya: “Uang APBD kita dipakai untuk apa saja?” Jangan biarkan uang kita ‘tidur’ sementara kebutuhan kita terus terabaikan!
