Sebuah program yang digadang-gadang menjadi solusi untuk perbaikan gizi anak bangsa kini justru berbuah petaka. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ambisius kini berada di bawah sorotan tajam setelah ribuan anak dilaporkan tumbang akibat keracunan massal. Angka yang dirilis oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) sungguh mencengangkan: setidaknya 6.452 anak telah menjadi korban hingga akhir September 2025.
Menanggapi krisis yang mengkhawatirkan ini, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN RI) tidak tinggal diam. Mereka secara tegas mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi total dan menyeluruh terhadap program MBG. Ini bukan lagi soal angka statistik; ini adalah alarm darurat yang menyangkut keselamatan dan masa depan generasi penerus kita. Niat baik saja ternyata tidak cukup jika eksekusi di lapangan membahayakan nyawa anak-anak.
Kepala BPKN RI, Mufti Mubarok, menyuarakan keprihatinan mendalam atas insiden yang terus berulang ini. Menurutnya, program dengan skala nasional yang menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama anak-anak, seharusnya dipersiapkan dengan standar keamanan pangan yang tanpa kompromi. Kejadian keracunan massal ini menunjukkan adanya kelemahan fundamental dalam rantai pasok dan pengawasan program.
BPKN tidak hanya berhenti pada kritik. Mereka maju dengan serangkaian usulan konkret yang bertujuan untuk merombak total tata kelola program MBG. Langkah-langkah ini dirancang untuk memastikan bahwa tragedi serupa tidak akan pernah terjadi lagi dan program ini bisa kembali ke tujuan mulianya: menyediakan nutrisi, bukan racun.
Langkah pertama yang didorong adalah audit keamanan pangan besar-besaran yang melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Kementerian Kesehatan. Setiap penyedia makanan, dari skala besar hingga UMKM lokal yang terlibat, harus melewati proses standarisasi dan sertifikasi yang ketat. Tidak ada lagi ruang bagi vendor yang tidak memenuhi standar higienitas dan kualitas.
Menariknya, Sobat Beranjak, BPKN juga mengusulkan pemanfaatan teknologi untuk memperkuat pengawasan. Mereka mendorong penerapan sistem pemantauan real-time berbasis Artificial Intelligence (AI). Sistem ini diharapkan dapat melacak seluruh rantai pasok makanan, mulai dari bahan baku dibeli hingga makanan siap disantap oleh siswa. Transparansi ini akan memudahkan identifikasi titik rawan dan mempercepat respons jika terjadi masalah.
Di sisi lain, BPKN juga mengambil langkah proaktif untuk melindungi para korban. Mereka akan memperluas kampanye edukasi “Konsumen Cerdas Pangan Sehat” untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Lebih dari itu, BPKN siap memfasilitasi mekanisme gugatan kolektif (class action) bagi keluarga korban yang ingin menuntut keadilan. Ini adalah pesan yang jelas: setiap kelalaian yang menyebabkan anak-anak sakit harus dipertanggungjawabkan secara hukum.
Kasus ini adalah cerminan dari sebuah ironi yang menyakitkan. Program yang bertujuan mulia justru menjadi sumber bencana karena lemahnya pengawasan dan implementasi. Ini adalah pelajaran pahit bagi pemerintah bahwa proyek-proyek berskala besar tidak bisa dijalankan hanya dengan semangat, tetapi harus dengan perencanaan yang matang, standar yang jelas, dan pengawasan yang ketat.
Bagi kita, Generasi Nusantara, ini adalah panggilan untuk menjadi pengawas sosial yang aktif. Mari kita lebih peduli dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita, terutama jika menyangkut program publik yang menggunakan uang negara. Suara kita penting untuk mendorong pemerintah agar tidak hanya fokus pada kuantitas, tetapi yang terpenting, kualitas dan keamanan.
Kini, semua mata tertuju pada pemerintah dan lembaga terkait. Apakah mereka akan mengambil langkah-langkah korektif yang fundamental atau hanya sebatas perbaikan kosmetik? Nasib jutaan anak Indonesia yang menjadi sasaran program ini bergantung pada jawaban atas pertanyaan tersebut.
