Saga keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) akhirnya sampai ke telinga orang nomor satu di republik ini. Presiden Prabowo Subianto, sekembalinya dari lawatan luar negeri, menyatakan akan segera memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, untuk meminta pertanggungjawaban dan penjelasan langsung terkait krisis yang telah menyebabkan ribuan anak jatuh sakit.
Langkah tegas Presiden ini menandakan bahwa pemerintah pusat tidak lagi bisa memandang remeh insiden yang telah mencoreng wajah salah satu program andalan pemerintah. Ini adalah sinyal kuat bahwa kesabaran negara ada batasnya, dan para penanggung jawab program harus siap menghadapi evaluasi paling serius di tingkat tertinggi.
Dalam keterangannya, Presiden Prabowo menunjukkan sikap seorang pemimpin. Ia tidak menyangkal adanya masalah, bahkan mengakui bahwa program berskala raksasa seperti MBG pasti akan menghadapi berbagai kendala di fase awal implementasinya. Namun, ia memberikan penekanan yang sangat jelas: semua kendala tersebut harus diselesaikan dengan tuntas dan profesional, bukan dijadikan komoditas politik untuk saling menyalahkan.
“Setiap program besar pasti ada rintangannya. Tapi tugas kita adalah menyelesaikannya, bukan meributkannya,” ujar Presiden, seolah mengirim pesan kepada semua pihak untuk berhenti berpolemik dan fokus mencari solusi. Pernyataan ini bisa diartikan sebagai upaya untuk mendinginkan suhu politik sekaligus sebagai ultimatum bagi para pembantunya di BGN untuk segera berbenah.
Menanggapi tekanan yang semakin besar, BGN mulai menunjukkan langkah-langkah korektif yang lebih serius. Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menyatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat teguran keras kepada semua dapur mitra yang teridentifikasi bermasalah dan menjadi sumber keracunan.
Lebih dari itu, proses verifikasi untuk para penyedia makanan kini diperketat habis-habisan. BGN tidak akan lagi bekerja sendirian. Mereka akan mengerahkan tim inspeksi gabungan yang terdiri dari para ahli di bidangnya, termasuk dari BPOM, Dinas Kesehatan, hingga aparat kepolisian. Tim ini akan turun langsung untuk mengevaluasi kondisi kebersihan, standar operasional, dan kualitas bahan baku di setiap dapur mitra.
Nanik menegaskan tidak akan ada toleransi. “Jika ada dapur yang ditemukan tidak memenuhi standar, operasionalnya akan kami hentikan saat itu juga,” tegasnya. Ini adalah langkah yang seharusnya sudah dilakukan sejak awal, namun lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.
Sobat Beranjak, pemanggilan Kepala BGN oleh Presiden adalah sebuah momentum krusial. Ini adalah kesempatan terbaik untuk tidak hanya menyelesaikan kasus keracunan yang ada, tetapi juga untuk merombak total tata kelola program MBG dari hulu ke hilir.
Bagi kita, Generasi Nusantara, ini adalah pelajaran penting tentang akuntabilitas dalam pemerintahan. Sebuah program, sebagus apapun niatnya, akan gagal total jika implementasi dan pengawasannya lemah. Suara publik, termasuk kritik dari media dan masyarakat, terbukti menjadi alat kontrol sosial yang efektif untuk mendorong perbaikan.
Kini, semua mata tertuju pada hasil pertemuan antara Presiden Prabowo dan Kepala BGN. Apakah akan ada perubahan kebijakan yang fundamental? Apakah akan ada sanksi tegas bagi pihak yang lalai? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan apakah program MBG bisa diselamatkan dan benar-benar menjadi warisan positif bagi perbaikan gizi anak Indonesia, atau justru akan dikenang sebagai salah satu kegagalan terbesar dalam sejarah kebijakan publik di negeri ini. Mari kita kawal bersama.
