Di tengah berbagai tekanan ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan pokok, pemerintah datang membawa sebuah kabar yang melegakan, khususnya bagi para pelaku industri hasil tembakau (IHT) dan konsumennya. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, secara resmi memastikan bahwa tidak akan ada kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok pada tahun 2026.
Keputusan ini diumumkan setelah pertemuan penting dengan perwakilan dari Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) pada hari Jumat (26/9/2025). Kebijakan “jeda” kenaikan cukai ini merupakan sebuah langkah strategis yang diambil pemerintah untuk memberikan napas bagi industri yang selama ini menjadi sandaran hidup jutaan orang, mulai dari petani tembakau, pekerja pabrik, hingga pedagang kecil.
Dalam beberapa tahun terakhir, industri rokok secara konsisten dihadapkan pada kenaikan tarif cukai yang cukup agresif. Kenaikan ini, meskipun bertujuan untuk mengendalikan konsumsi dan meningkatkan penerimaan negara, diakui memberikan tekanan berat bagi kelangsungan usaha para produsen rokok, terutama segmen Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang padat karya.
Keputusan untuk tidak menaikkan cukai di tahun 2026 ini bisa dilihat sebagai upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan. Di satu sisi, ada kepentingan kesehatan publik dan penerimaan negara. Di sisi lain, ada realitas ekonomi di mana IHT merupakan sektor vital yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah masif. Dengan memberikan jeda, pemerintah berharap industri dapat memulihkan diri, menjaga stabilitas, dan yang terpenting, menghindari gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang bisa berdampak luas.
Bagi kita, Generasi Nusantara, kebijakan ini adalah contoh nyata dari kompleksitas pembuatan kebijakan publik. Sebuah keputusan harus mempertimbangkan berbagai aspek yang saling bertentangan: kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, dan penerimaan negara. Tidak adanya kenaikan cukai ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang mencoba mencari titik tengah yang paling ideal untuk saat ini.
Namun, Sobat Beranjak, jangan salah sangka. Tidak menaikkan cukai bukan berarti pemerintah melonggarkan pengawasan. Justru sebaliknya. Purbaya menegaskan bahwa langkah ini akan dibarengi dengan upaya yang lebih masif untuk memberantas peredaran rokok ilegal. Mengapa ini penting? Karena rokok ilegal adalah musuh bersama.
Rokok ilegal tidak hanya merugikan negara karena tidak membayar cukai, tetapi juga merusak pasar dan menciptakan persaingan yang tidak sehat bagi para produsen yang taat aturan. Lebih dari itu, rokok ilegal seringkali tidak terkontrol kualitas dan kandungannya, sehingga bisa lebih berbahaya bagi kesehatan.
Untuk memerangi masalah ini, pemerintah sedang menyiapkan sebuah sistem terpusat yang canggih untuk mengawasi seluruh rantai pasok industri hasil tembakau. Sistem ini diharapkan dapat memonitor pergerakan produk dari pabrik hingga ke tangan konsumen, sehingga mempersempit ruang gerak para produsen dan distributor rokok bodong.
Kebijakan untuk menahan laju kenaikan cukai rokok di tahun 2026 adalah sebuah momentum. Ini adalah kesempatan bagi industri untuk berbenah, meningkatkan efisiensi, dan mungkin berinovasi. Di sisi lain, ini adalah tantangan bagi pemerintah untuk membuktikan bahwa mereka bisa memaksimalkan penerimaan negara dengan cara lain, yaitu dengan menutup keran kebocoran dari peredaran rokok ilegal.
Bagi kita sebagai konsumen dan warga negara yang kritis, tugas kita adalah terus mengawal kebijakan ini. Memastikan bahwa jeda ini benar-benar dimanfaatkan untuk menstabilkan industri dan melindungi tenaga kerja, serta menagih janji pemerintah untuk lebih galak dalam memberantas praktik-praktik ilegal yang merugikan kita semua.
