Di tengah riuhnya isu rencana pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) di Jawa Barat, sebuah sikap berbeda ditunjukkan oleh salah satu figur politik paling berpengaruh di tatar Sunda, Dedi Mulyadi. Saat sejumlah pejabat daerah dikabarkan bersiap ‘menggeruduk’ pemerintah pusat untuk memprotes kebijakan tersebut, Dedi justru memilih untuk tidak ikut dalam rombongan.
Sikapnya ini sontak memicu pertanyaan di ruang publik. Mengapa seorang tokoh yang dikenal vokal membela kepentingan daerahnya justru mengambil langkah yang ‘sunyi’? Apakah ini sebuah strategi politik yang cerdas, atau sekadar sikap ‘main aman’?
Bagi Generasi Nusantara, fenomena ini lebih dari sekadar berita politik biasa. Ini adalah sebuah studi kasus yang menarik tentang gaya kepemimpinan, strategi advokasi, dan bagaimana cara terbaik untuk memperjuangkan kepentingan publik. Jawaban Dedi Mulyadi atas absennya dirinya dari aksi protes tersebut membuka wawasan baru tentang kompleksitas peran seorang pemimpin.
Dalam penjelasannya, Dedi Mulyadi menguraikan sebuah konsep ketatanegaraan yang mungkin jarang kita diskusikan: peran ganda seorang kepala daerah atau wakil pemerintah pusat di daerah. Menurutnya, seorang pejabat di posisinya memiliki dua kaki yang berpijak di dua tempat berbeda. Satu kaki sebagai perwakilan rakyat daerah yang harus menyuarakan aspirasi mereka, dan satu kaki lainnya sebagai wakil dari pemerintah pusat yang wajib mengamankan dan menjalankan kebijakan nasional.
“Tidak pantas bagi saya untuk menentang keputusan yang telah diambil oleh pemerintah pusat,” ujar Dedi, seperti yang dikutip dari berbagai media. “Saya harus menjalankan keputusan itu, termasuk jika ada kebijakan terkait dana transfer daerah.”
Pernyataan ini menyoroti sebuah dilema besar. Di satu sisi, ada tekanan dari konstituen dan rekan-rekan sejawatnya di daerah untuk melawan kebijakan yang dianggap tidak populer. Di sisi lain, ada loyalitas dan tanggung jawab institusional terhadap pemerintah pusat. Dedi memilih untuk menghormati posisi yang kedua. Baginya, menentang kebijakan pusat secara terbuka sama saja dengan melawan institusi di mana ia bernaung. Ini adalah pilihan yang didasari oleh prinsip etika jabatan, sebuah sikap yang menunjukkan pemahaman mendalam akan posisi dan fungsinya.
Sikap Dedi Mulyadi ini mengajak kita untuk berpikir lebih dalam: apakah perjuangan itu selalu harus diwujudkan dengan konfrontasi dan suara yang paling keras? Dalam politik dan advokasi, ada banyak jalan menuju Roma. Gaya ‘menggeruduk’ atau aksi massa mungkin efektif untuk menarik perhatian media dan membangun tekanan publik. Namun, pendekatan ini juga berisiko menciptakan kebuntuan komunikasi dan memperkeruh suasana.
Dedi tampaknya lebih memilih jalur diplomasi dan lobi di belakang layar. Sebuah pendekatan yang mungkin tidak terlihat heroik di mata publik, namun sering kali lebih efektif dalam mencapai hasil konkret. Dengan tidak ikut dalam aksi frontal, ia menjaga hubungan baik dengan pemerintah pusat. Hubungan ini bisa menjadi modal berharga saat ia perlu berdialog, menyajikan data, dan bernegosiasi untuk mencari solusi terbaik terkait isu TKD, tanpa harus ‘baku hantam’ di media.
Bagi Sobat Beranjak yang aktif di organisasi atau komunitas, ini adalah pelajaran kepemimpinan yang berharga. Terkadang, seorang pemimpin tidak harus menjadi yang paling vokal, tetapi harus menjadi yang paling strategis. Memahami kapan harus berbicara lantang dan kapan harus membangun jembatan komunikasi adalah sebuah seni tersendiri.
Isu pemotongan TKD ini sangat relevan, terutama bagi anak muda yang bercita-cita menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). TKD adalah komponen penting dalam pendapatan para abdi negara, yang dirancang untuk mendorong kinerja yang lebih baik. Kebijakan apa pun yang menyangkut hal ini akan berdampak langsung pada kesejahteraan dan motivasi para PNS.
Sikap politik yang ditunjukkan oleh para pemimpin kita dalam merespons isu ini akan menentukan kualitas hasil akhir dari kebijakan tersebut. Apakah solusi yang diambil akan bersifat populis dan jangka pendek, atau komprehensif dan berkelanjutan?
Kisah Dedi Mulyadi ini menjadi pengingat bahwa menilai seorang pemimpin tidak bisa hanya dari apa yang terlihat di permukaan. Di balik setiap keputusan—termasuk keputusan untuk ‘diam’—terdapat lapisan pertimbangan strategis, etis, dan institusional. Mari kita terus menjadi generasi yang kritis, yang tidak hanya melihat apa yang dilakukan seorang tokoh, tetapi juga mencoba memahami ‘mengapa’ mereka melakukannya. Karena dari situlah kita bisa belajar untuk menjadi warga negara dan calon pemimpin yang lebih bijaksana.
