Sebuah “gebrakan” keras datang dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, dan kali ini sasarannya adalah jajarannya sendiri. Geram bukan kepalang, Menkeu Purbaya melontarkan ancaman pecat kepada oknum pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang dilaporkan oleh masyarakat kepergok asyik nongkrong di Starbucks saat jam kerja, lengkap dengan seragam dinas.
Kemarahan sang Bendahara Negara ini bukan tanpa alasan. Laporan yang masuk melalui kanal aduan “Lapor Pak Purbaya” ini tidak hanya menyoroti soal indisipliner, tetapi juga mengungkap obrolan para oknum tersebut yang sama sekali tidak mencerminkan citra seorang abdi negara: membahas bisnis aset dan jual-beli mobil kiriman. Ini adalah sebuah tamparan telak bagi upaya reformasi birokrasi yang sedang digalakkan.
Pernyataan Menkeu Purbaya sangat tegas dan tanpa basa-basi. Ia merasa bahwa teguran-teguran sebelumnya dianggap angin lalu oleh sebagian anak buahnya. Kali ini, ia tidak akan main-main lagi.
“Bilang, hari Senin ke depan, kalau ada yang ketemu begini lagi, gua akan pecat. Walaupun katanya pecat pegawai negeri susah, saya akan pecat, saya persulit hidupnya,” tegas Purbaya di hadapan media. “Masa nongkrong di Starbucks pakai seragam? Enggak kira-kira lu!”
Secara cerdas dan berwawasan, ultimatum ini lebih dari sekadar ledakan amarah sesaat. Ini adalah sebuah pesan simbolis yang sangat kuat. Purbaya sedang mencoba membongkar “behavior” atau perilaku birokrat lama yang merasa kebal hukum dan menganggap menteri hanya datang dan pergi. “Mereka pikir menteri cuma lima tahun, habis itu mereka bisa berkuasa lagi… Ini sekarang enggak akan saya biarkan,” ujarnya, menunjukkan bahwa ia serius ingin memutus budaya kerja yang korup dan tidak profesional.
Kasus “nongkrong di Starbucks” ini mungkin terlihat sepele bagi sebagian orang. Namun, ini adalah puncak dari gunung es masalah gaya hidup hedonistik di kalangan pejabat publik yang telah lama meresahkan masyarakat. Di saat banyak warga berjuang dengan ekonomi yang sulit, pemandangan aparat negara memamerkan kemewahan atau bersantai di tempat mahal dengan seragam dinas adalah sebuah pemandangan yang sangat melukai rasa keadilan.
Ini bukan lagi soal boleh atau tidak boleh minum kopi mahal, tetapi soal empati dan kepantasan. Seorang abdi negara digaji oleh uang rakyat dan memiliki tanggung jawab untuk melayani, bukan untuk memamerkan status. Perilaku seperti inilah yang secara perlahan tapi pasti menggerus kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Bagi kita, Generasi Nusantara, kasus ini menjadi pengingat pentingnya peran aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial. Kanal aduan “Lapor Pak Purbaya” terbukti menjadi alat yang efektif untuk menyampaikan realita di lapangan yang mungkin tidak sampai ke telinga para petinggi.
Ini adalah perwujudan dari semangat kolaboratif antara warga dan pemerintah yang bersih. Keberanian seorang warga untuk melapor, dan ketegasan seorang menteri untuk menindak, adalah kombinasi ideal untuk menciptakan birokrasi yang lebih baik.
Mari kita Beranjak bersama. Jangan takut untuk melaporkan jika melihat ketidakberesan. Gunakan saluran-saluran pengaduan yang ada dengan bertanggung jawab. Karena untuk membangun Indonesia yang lebih baik, kita semua harus berani bersuara dan berhenti menoleransi setiap bentuk penyalahgunaan wewenang, sekecil apa pun itu.
