Jujur deh, kalau tiba-tiba ada ular masuk rumah, cincin nyangkut di jari, atau kucing kesayangan terjebak di atas pohon, siapa yang pertama kali terlintas di pikiranmu untuk dihubungi? Kemungkinan besar jawabannya bukan polisi, melainkan Damkar (Pemadam Kebakaran).
Fenomena ini lagi rame banget dibahas. Netizen sering bercanda (tapi serius) kalau Damkar itu definisi “pahlawan tanpa tanda jasa” yang sesungguhnya. Moto “Pantang Pulang Sebelum Padam” seolah bertransformasi jadi “Pantang Pulang Sebelum Masalah Warga Kelar”. Mulai dari urusan nyawa sampai urusan receh, Damkar selalu gercep (gerak cepat) tanpa banyak drama birokrasi.
Lantas, gimana kabar Pak Polisi? Ternyata, fenomena trust issue ini sampai juga ke telinga Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dalam rapat terbaru dengan DPR, pihak kepolisian mengakui kritik ini dan menyiapkan “jurus” baru agar nggak kalah saing sama Damkar. Yuk, kita bedah situasinya!
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI, Selasa (18/11/2025), Wakil Kapolri Komjen Dedi Prasetyo—mewakili institusi Polri—blak-blakan mengakui realita pahit ini. Ia menyebut bahwa masyarakat kini lebih nyaman melapor ke Damkar ketimbang polisi.
Alasannya simpel tapi menohok: Kecepatan Respons (Quick Response).
Damkar dikenal punya standar pelayanan yang sat-set. Telepon masuk, tim meluncur, masalah selesai, gratis pula! Bandingkan dengan stigma lapor polisi yang seringkali dianggap ribet, birokratis, atau bahkan muncul sindiran pedas “No Viral, No Justice”.
“Masyarakat lebih mudah melaporkan segala sesuatu ke Damkar karena quick response mereka cepat,” aku Komjen Dedi. Pengakuan ini adalah langkah awal yang gentle alias jantan dari Polri untuk mulai berbenah.
Gak mau terus-terusan dibanding-bandingkan, Polri kini pasang target tinggi. Mereka sadar bahwa standar internasional (PBB) untuk respons tanggap darurat itu harusnya di bawah 10 menit. Saat ini, respons polisi diakui masih sering molor di atas angka tersebut.
Nah, ini dia jurus-jurus perbaikan yang disiapkan:
- Optimalisasi Hotline 110: Layanan ini bakal dipermak habis-habisan. Tujuannya biar nggak ada lagi cerita telepon polisi tapi nggak diangkat atau dilempar sana-sini.
- Pasang Barcode di Halte: Ini inovasi menarik! Polri berencana memasang barcode pelaporan di tempat-tempat umum seperti halte bus. Jadi, kalau Sobat Beranjak melihat atau mengalami kejahatan di jalan, tinggal scan dan lapor. Praktis banget, kan?
- Reformasi Kultural: Polisi dilarang arogan, pamer kekayaan (flexing), atau menyalahgunakan kekuasaan. Buku saku “Do and Don’t” bakal jadi pedoman wajib buat setiap anggota.
Sobat Beranjak, pelajaran penting dari Damkar sebenarnya bukan cuma soal kecepatan, tapi soal empati. Petugas Damkar seringkali terlihat tulus membantu tanpa pamrih, bahkan untuk hal-hal di luar tupoksi utama mereka (memadamkan api).
Inilah “jiwa pelayan” yang diharapkan kembali tumbuh di tubuh Polri. Kita rindu sosok polisi yang mengayomi, yang kalau ditelepon nadanya menenangkan, bukan mengintimidasi. Kita butuh polisi yang hadir sebagai solusi, bukan nambah frustrasi.
Janji Kapolri untuk membenahi layanan ini patut kita apresiasi dan—yang paling penting—kita kawal. Transformasi digital lewat hotline dan barcode itu keren, tapi perubahan mentalitas petugas di lapangan jauh lebih krusial.
Semoga ke depannya, kalau ada masalah darurat, kita bisa dengan bangga dan tenang bilang: “Tenang, lapor polisi aja, pasti beres!”
Gimana menurutmu, Sobat Beranjak? Apakah jurus baru ini bakal efektif bikin polisi jadi idola masyarakat lagi?
