Krisis keracunan massal yang menimpa program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah membuka mata kita semua. Rapat darurat di Istana sudah digelar, gugus tugas dibentuk, dan SOP nasional yang baru sedang dirumuskan. Namun, di tengah semua respons teknis dan birokratis itu, kita mungkin melupakan satu pertanyaan yang paling fundamental: Apakah kita sudah mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang sanggup untuk menjalankan program raksasa ini?
Banyak pihak kini mulai menyadari bahwa akar masalah dari ambruknya implementasi MBG bukan hanya soal aturan yang lemah, tetapi soal kesiapan manusianya. Program MBG adalah sebuah operasi logistik dan jasa boga paling masif dalam sejarah Indonesia modern. Niatnya sangat mulia, tetapi eksekusinya ternyata jauh lebih rumit karena menuntut standar kompetensi SDM yang, sayangnya, belum merata di seluruh pelosok negeri.
Mari kita coba bayangkan skala program ini sejenak. Setiap hari, jutaan porsi makanan harus dimasak, dikemas, dan didistribusikan ke puluhan ribu sekolah di seluruh nusantara, seringkali di lokasi-lokasi terpencil. Makanan ini harus sampai tepat waktu, dalam kondisi hangat, higienis, dan dengan nilai gizi yang terukur.
Ini bukanlah pekerjaan yang bisa dilakukan secara serampangan. Ini membutuhkan rantai pasok yang presisi, dapur-dapur yang memenuhi standar industri, dan ribuan tenaga kerja—mulai dari juru masak, ahli gizi, petugas logistik, hingga pengawas—yang semuanya harus bekerja dengan standar yang sama. Kegagalan di satu titik saja, seperti yang kita lihat, bisa berakibat fatal. Krisis keracunan ini adalah bukti nyata bahwa infrastruktur SDM kita belum siap menanggung beban sebesar ini.
Penyebab utama keracunan makanan hampir selalu sama: kontaminasi akibat standar kebersihan yang buruk. Ini adalah masalah paling mendasar di level SDM. Membuat SOP setebal seribu halaman tidak akan ada gunanya jika juru masak di dapur tidak paham konsep sterilisasi, cara mencuci bahan makanan yang benar, atau pentingnya memisahkan talenan untuk daging mentah dan sayuran.
Melibatkan UMKM dan dapur-dapur lokal untuk program ini adalah ide yang sangat bagus dari sisi pemerataan ekonomi. Namun, pertanyaannya, apakah mereka sudah dibekali dengan pelatihan dan sertifikasi kebersihan pangan yang memadai? Kenyataannya, banyak dari pelaku usaha kecil ini mungkin masih menjalankan dapurnya secara tradisional, di mana standar higienitas industri belum menjadi prioritas utama. Tanpa adanya program pelatihan, pendampingan, dan sertifikasi massal sebelum program ini diluncurkan, bencana keracunan sebenarnya hanya tinggal menunggu waktu.
Masalah SDM tidak hanya berhenti di dapur. Bagaimana dengan logistiknya? Mengirimkan jutaan makanan setiap hari membutuhkan manajer logistik yang andal, yang bisa memetakan rute paling efisien dan memastikan makanan sampai dalam kondisi layak.
Lalu, siapa yang mengawasi ini semua? Dibutuhkan ribuan pengawas lapangan yang punya integritas dan pemahaman mendalam tentang keamanan pangan untuk melakukan inspeksi mendadak, memastikan setiap dapur mematuhi SOP. Apakah kita memiliki SDM pengawas sebanyak itu? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan kritis yang mungkin terlewat dalam fase perencanaan.
Sobat Beranjak, krisis MBG adalah pelajaran yang sangat mahal. Ini mengajarkan kita bahwa program pemerintah yang hebat tidak bisa hanya berupa instruksi dari atas ke bawah. Ia harus diimbangi dengan investasi besar-besaran pada peningkatan kapasitas manusianya di level akar rumput.
Solusi dari masalah ini tidak bisa hanya sekadar membentuk gugus tugas baru. Solusinya harus berupa program pelatihan dan sertifikasi keamanan pangan berskala nasional yang wajib diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam rantai pasok MBG. Pemerintah harus menggelontorkan dana untuk melatih jutaan pelaku UMKM, juru masak, dan petugas logistik di seluruh Indonesia.
Jadikan ini sebagai momentum untuk menaikkan standar higienitas nasional secara keseluruhan. Dengan begitu, program MBG tidak hanya akan memberikan gizi bagi anak-anak, tetapi juga akan melahirkan jutaan SDM baru di sektor jasa boga yang lebih kompeten dan profesional. Karena pada akhirnya, kualitas sebuah program ditentukan oleh kualitas orang-orang yang menjalankannya.
