Dalam sebuah penyelidikan kasus kriminal, setiap detail, sekecil apa pun, bisa menjadi kunci. Namun, tak jarang pula, sebuah detail justru memicu kebingungan dan spekulasi liar di ruang publik. Inilah yang terjadi dalam kasus kematian misterius seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri, Arya Daru Pangayunan (39), di mana penyertaan alat kontrasepsi sebagai barang bukti oleh pihak kepolisian sukses menyita perhatian dan menimbulkan tanda tanya besar.
Kasus ini sendiri sudah cukup kompleks. Namun, ketika Polda Metro Jaya menampilkan deretan barang bukti yang disita dari tempat kejadian perkara (TKP), publik seolah lebih fokus pada beberapa bungkus kondom yang ikut dipamerkan. Sontak, media sosial dan ruang-ruang diskusi daring diramaikan dengan pertanyaan: Apa relevansi alat kontrasepsi tersebut dengan penyebab kematian korban?
Pertanyaan ini menjadi semakin kencang setelah pihak keluarga, khususnya sang istri, Meta Ayu Puspitantri, secara terbuka mengungkapkan kebingungannya. Ia membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah milik mereka sebagai pasangan suami-istri, namun mempertanyakan mengapa benda personal itu yang dipilih sebagai barang bukti, sementara benda lain yang mungkin lebih relevan seperti drone atau sepeda milik korban diabaikan.
Menanggapi kebingungan publik ini, Polda Metro Jaya akhirnya buka suara. Melalui Kasubdit Penmas AKBP Reonald Simanjuntak, kepolisian memberikan penjelasan yang mencoba meluruskan logika di balik tindakan penyidik.
Menurut AKBP Reonald, prinsip dasar dalam penyelidikan adalah mengumpulkan segala sesuatu yang ditemukan di TKP. Setiap benda, tanpa terkecuali, dianggap sebagai potensi petunjuk yang bisa membantu merangkai kronologi sebuah peristiwa. “Apa yang ada di TKP, kemudian kebetulan ada juga ditemukan di dalam tas (korban) (…) itu seorang penyidik harus mengumpulkan barang bukti atau petunjuk tersebut,” jelasnya.
Sederhananya, tugas pertama penyidik di lapangan bukanlah menyimpulkan, melainkan mengamankan. Mereka bekerja dengan pola pikir “lebih baik mengamankan terlalu banyak daripada kehilangan satu petunjuk krusial”. Nantinya, semua barang yang telah disita akan dianalisis dan didalami satu per satu untuk menentukan ada atau tidaknya kaitan dengan tindak pidana yang terjadi.
“Jadi bukan penyelidik mau ngarang-ngarang, tidak. Jadi apa yang didapatkan apa adanya harus ditunjukkan di situ,” tegas Reonald. Dengan kata lain, penyertaan alat kontrasepsi dalam rilis barang bukti adalah bagian dari transparansi proses penyidikan—menunjukkan apa adanya temuan di lapangan sebelum proses analisis lebih lanjut.
Kasus ini, terlepas dari substansi penyelidikannya, memberikan sebuah pelajaran berharga bagi kita sebagai Generasi Nusantara yang setiap hari dibanjiri informasi. Fenomena “fokus pada kondom” menunjukkan betapa mudahnya perhatian publik tersedot pada detail yang sensasional atau tidak biasa, terkadang hingga mengaburkan gambaran besar dari sebuah isu.
Di satu sisi, sikap kritis publik dan pertanyaan dari pihak keluarga adalah bentuk kontrol sosial yang penting agar proses hukum berjalan transparan dan akuntabel. Namun di sisi lain, ini juga menjadi pengingat bagi kita untuk lebih bijak dalam mengolah informasi. Memahami prosedur standar kepolisian, seperti prinsip pengumpulan semua potensi bukti di TKP, dapat membantu kita untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan atau terjebak dalam spekulasi yang tidak berdasar.
Pihak kepolisian sendiri telah menegaskan bahwa kasus kematian diplomat ini belum ditutup dan masih terbuka untuk informasi-informasi baru. Dialog antara penyidik dan keluarga korban pun akan terus dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi kesalahpahaman.
Bagi kita, ini adalah momen untuk mengasah nalar. Saat sebuah berita menyajikan detail yang janggal, mari kita Beranjak dari sekadar bertanya “kenapa?” menjadi “bagaimana seharusnya kita memahami ini dalam konteks yang lebih luas?”. Dengan begitu, kita tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga masyarakat yang terinformasi dan tercerahkan.
