Danatara, atau Daya Anagata Nusantara, adalah Lembaga Badan Pengelola Investasi (BPI) yang baru diluncurkan di Indonesia pada 24 Februari 2025. Inisiatif ini dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Dengan aset yang dikelola mencapai sekitar USD 900 miliar (sekitar Rp 14.700 triliun) dari tujuh BUMN besar, terdiri dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, Mining Industry Indonesia (MIND ID).

Adapun tujuan utama dari Danatara, yaitu :

1. Mengoptimalkan kekayaan negara melalui investasi strategis.
2. Mendorong pertumbuhan jangka panjang dan menjadikan BUMN Indonesia sebagai pemimpin kelas dunia di sektor masing-masing.
3. Menjadi lembaga Sovereign Wealth Fund (SWF) terbesar keempat di dunia dengan kemampuan menghimpun dana hingga USD 982 miliar

Struktur dan operasional Danatara akan berfungsi mirip dengan Temasek di Singapura dan Khazanah Nasional di Malaysia, beroperasi di bawah pengawasan langsung Presiden. Dalam peresmian tersebut, Prabowo menekankan bahwa Danatara bukan hanya sebuah entitas bisnis, tetapi juga aset nasional yang berperan sebagai agen pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Prabowo ingin melihat BUMN Indonesia masuk dalam jajaran perusahaan global terbaik Fortune 500. “(Masuknya BUMN dalam Fortune 500) membuktikan bahwa Indonesia bukan sekedar pengikut tapi juga menjadi pelopor dalam ekonomi dunia”.

Proyek Hilirisasi yang didanai oleh Badan Pengelola Investasi Danantara mencakup 21 (dua puluh satu) proyek strategis dengan fokus pada pengolahan sumber daya alam, seperti gasifikasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME), besi, nikel, tembaga, dan alumina. Total anggaran tahap pertama mencapai Rp.180.000.000.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Triliun Rupiah), bukan Rp.400.000.000.000.000,- (Empat Ratus Triliun Rupiah) sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan. Proyek DME menjadi prioritas utama dengan nilai investasi terbesar, yaitu US$11 miliar atau sekitar Rp Rp.180.000.000.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Triliun Rupiah) dengan  asumsi kurs Rp. 6.450 per US$. bertujuan menggantikan liquefied petroleum gas (LPG) sebagai bahan bakar alternative, ujar Tri Winarno, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementrian ESDEM.

Proyek DME menjadi salah satu bentuk hilirisasi batu bara yang didorong oleh pemerintah guna menyubtitusi LPG. Berdasarkan keterangan Kementerian ESDM, industri dalam negeri hanya mampu memproduksi LPG sekitar 2 juta ton per tahun. “DME menjadi proyek terbesar, ada empat proyek yang totalnya sekitar USD 11 miliar,” ungkap Tri dalam konferensi pers di kantor Kementerian ESDM pada Selasa (4/3/2025).

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno merinci sejumlah proyek hilirisasi di sektor pertambangan yang tengah dipersiapkan. Setidaknya dari 21 (dua puluh satu) Proyek Hilirisasi, terdapat 4 Proyek Hilirisasi DME, terdiri dari: 1 Proyek Hilirisasi Besi, 1 Proyek Hilirisasi Alumina, 1 Proyek Hilirisasi Aluminium, 2 Proyek Hilirisasi Tembaga, dan 2 Proyek Hilirisasi Nikel.

“Paling gede DME, DME-nya 4. DME-nya 4 itu sekitar US$ 11 miliar,” kata Tri ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Selasa (4/3/2025). Tri memastikan, pendanaan proyek DME akan berasal dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Sementara itu, pelaksana proyek masih dalam tahap pembahasan dan berpotensi melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau pihak swasta sampai ke tataran pelaksana masih dalam pembahasan, ujarnya. Proyek DME akan dibangun di beberapa lokasi strategis, yaitu : Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dan Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Senin, 03 Maret 2025 Presiden Prabowo Subianto mengelar rapat terbatas mengenai beberapa Proyek Hilirisasi yang akan dijalankan pemerintah, untuk melakukan Tahap Pertama, Hilirisasi yang ditargetkan kurang lebih sekitar US$618 miliar ditahun 2025. “Propada tahap pertama yang total investasinya kurang lebih sekitar US$ 40 miliar,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Bahlil menjabarkan, proyek yang akan dibangun mulai dari penyimpanan minyak mentah untuk ketahanan energi nasional, yang rencananya akan dibangun di Pulau Nipa, Kepulauan Riau. Tahap Kedua, Pembangunan refinery atau fasilitas pemurnian minyak, dengan kapasitas kurang lebih sekitar 500 ribu barel. Dalam rangka mendorong agar ketahanan energi kita jauh lebih baik. Tahap Ketiga, akan membangun Proyek Gasifikasi Batu bara atau dimetil eter (DME). Diketahui DME merupakan energi alternatif pengganti liquified petroleum gas (LPG).