Bahlil Mengatakan Pemerintah Bersedia Memberi Insentif untuk Mobil Hidrogen, Sementara Toyota hanya Meminta Hal Ini
Bahlil Mengatakan Pemerintah Bersedia Memberikan Kemudahan Fiskal untuk Mobil Hidrogen, Sementara Toyota hanya Meminta Hal Ini
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, mengatakan bahwa pihaknya bersedia menawarkan insentif bagi kendaraan berbahan bakar hidrogen. Berikut adalah respons Toyota terkait hal tersebut.
Beranjak.id/ News
Naufal Shafly 16 April, 21:45 16 April, 21:45
Beranjak.id
Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia, menyebut pemerintah siap memberikan insentif untuk mobil hidrogen.
Dia mengatakan bahwa pihak berwenang perlu bersabar hingga kendaraan bermotor yang menggunakan hidrogen dipasarkan di Indonesia.
“Insentifnya nanti dibahas-lah. Kalau sudah ada (produknya), baru (insentif hadir). Jadi kita lagi tanya siapa yang masuk, siapa yang melakukan investasi. Kita minta proposal mereka. Kalau itu oke, kita akan jalankan,” pungkasnya.
Dia memberikan contoh, keadaannya hampir sama seperti ketika kendaraan listrik baru mulai dikenalkan di Indonesia.
Saat itu, Hyundai menjajaki peluang dengan membangun pabrik mobil listrik di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
“Waktu itu saya masih Menteri Investasi dan saya pikir modusnya akan seperti juga dengan mobil hidrogen. Tinggal kita lihat, variabel mana yang pemerintah hadir untuk memberikan insentif agar feasible ketika dia melakukan investasi,” kata Bahlil.
“Nah, kalau ditanya, bagaimana regulasinya? Memang selama ini kita punya regulasi untuk mobil listrik. Belum hidrogen. Nah, kalau sudah banyak, sudah bagus (demand-nya), dan kita lihat potensi market yang sudah ada, maka pemerintah harus melakukan penyelesaian,” lanjutnya.
Terkait rencana pemerintah memberikan insentif untuk mobil hidrogen, Nandi Julyanto selaku Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) memberikan tanggapannya.
Menurut Nandi, tidak peduli apa tipe kendaraannya, harus ada insentif yang setimpal dengan kapabilitasnya dalam mengurangi emisi karbon.
“Sesungguhnya jika keinginan kami dipenuhi, hal tersebut tentu adil, semuanya harus adil. Tujuan apa yang ingin dicapai? Jika tujuannya adalah pengurangan emisi karbon, berapa jauhkah mereka dapat menekan emisi karbon?” ungkap Nandi pada hari Selasa (15/4/2025).
“Besarnya insentif tersebut sejalan dengan pemotongan karbon yang adil. Jika kita berbicara tentang penurunan bahan bakar seperti BBM, prinsipnya sama. Misalkan saja untuk kendaraan hybrid dapat menekan konsumsi BBM hingga 50%, sedangkan untuk Kendaraan Listrik Tanpa Emisi (KLTE atau BEV) bisa mencapai 100%. Oleh karena itu, besaran insentifnya akan diberikan pada tingkat 50% untuk hybrid dan seterusnya.” demikian penambahan dari Nandi.
Tetapi, dia memahami bahwa pihak berwenang memiliki pertimbangan khusus saat menawarkan bonus tersebut.
Oleh karena itu, apa pun jenis insentif yang ditawarkan oleh pemerintah untuk mobil berbahan bakar hidrogen, Toyota menganggap bahwa ini adalah keputusan terbaik.
“Bila kami hanya ingin adil saja. Adilkah itu bagaimana? Ya, kita serahkan hal itu kepada pemerintah yang menerbitkan keputusan tersebut,” tandasnya.
Sebagai tahap pertama, pemerintah lewat Kementerian ESDM sudah mengeluarkan panduan strategis nasional untuk hidrogen dan amonia pada hari Selasa tanggal 15 April 2025.
Peta jalur tersebut juga mengelompokkan bahan bakar hidrogen ke dalam tiga kategori yaitu FCEV, kendaraan laut, dan kereta api mulai tahun 2030 sampai dengan 2060.
Copyright Beranjak.id2025
Related Article
