Hallo Sobat Beranjak, Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia hingga akhir Maret 2025 tercatat mencapai Rp104,2 triliun, setara dengan 0,43% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini merupakan 16,9% dari target defisit tahunan yang telah ditetapkan sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53% dari PDB sesuai dengan Undang-Undang APBN 2025.
Defisit APBN itu berasal dari Pendapatan Negara yang baru senilai Rp 516,1 triliun atau 17,2% dari target tahun ini, dan Belanja Negara Rp 620,3 triliun atau 17,1% dari. Pendapatan negara itu sendiri terdiri dari realisasi Penerimaan Perpajakan yang sebesar Rp 400,1 triliun, atau setara 16,1% dari target dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 115,9 triliun atau 22,6% dari target.
Sedangkan penerimaan perpajakan yang berasal dari Penerimaan Pajak sebesar Rp 322,6 triliun per akhir Maret 2025 atau 14,7% dari target, serta Kepabeanan dan Cukai Rp 77,5 triliun, setara 25,7% dari target.
Adapun belanja negara yang sudah senilai Rp 620,3 triliun berasal dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp 413,2 triliun, atau 15,3% dari target, dan Transfer Ke Daerah Rp 207,1 triliun, 22,5% dari target. Detail dari Belanja Pemerintah Pusat itu terdiri dari realisasi Belanja K/L yang sudah sebesar Rp 196,1 triliun atau 16,9% dari pagu, dan Belanja non-K/L Rp 217,1 triliun, setara 14,1% dari target.
Meskipun realisasi pendapatan dan belanja negara itu telah menyebabkan defisit per Maret 2025 sebesar Rp 104,2 triliun, keseimbangan primer masih mampu membukukan surplus Rp 17,5 triliun atau minus 27,7% dari target defisit keseimbangan primer Rp 63,3 triliun. Khusus untuk realisasi pembiayaan anggaran, realisasi per akhir Maret 2025 sudah sebesar Rp 250 triliun, atau sebesar 40,6% dari target yang didesain sesuai rencana defisit APBN 2025 sebesar Rp 616,2 triliun.
Sobat Beranjak, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa meskipun defisit mulai terbentuk pada awal tahun, kondisi APBN masih terkendali. Pemerintah berkomitmen menjaga disiplin fiskal dengan pendekatan yang hati-hati dan transparan untuk memastikan stabilitas ekonomi nasional.
