Ada kabar duka yang bikin dada sesak datang dari saudara kita di Bumi Cendrawasih. Bayangkan, di saat seorang ibu sedang berjuang antara hidup dan mati untuk melahirkan kehidupan baru, ia justru harus menghadapi tembok birokrasi yang dingin.
Seorang ibu hamil di Kabupaten Jayapura, Papua, dikabarkan meninggal dunia setelah ditolak oleh empat rumah sakit berturut-turut. Kisah pilu ini bukan sekadar statistik, tapi tamparan keras bagi sistem kesehatan kita yang ternyata masih menyisakan lubang menganga, terutama di daerah-daerah yang jauh dari ibu kota.
Tragedi ini sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto, dan respons beliau sangat tegas: Audit Total! Yuk, kita simak kronologi dan langkah nyata yang diambil pemerintah agar kejadian serupa tak terulang lagi.
Kabar meninggalnya ibu hamil asal Kampung Hobong ini menjadi sorotan publik setelah ia diduga ditolak oleh beberapa fasilitas kesehatan saat hendak melahirkan. Bayangkan kepanikan keluarga saat itu, berpindah dari satu RS ke RS lain, hanya untuk mendapatkan penolakan demi penolakan hingga akhirnya nyawa sang ibu tak tertolong.
Pihak RSUD Yowari, salah satu rumah sakit yang disebut, mengklaim telah bekerja sesuai SOP. Namun, fakta bahwa nyawa melayang di tengah upaya mencari pertolongan menunjukkan ada rantai sistem yang putus. Apakah karena fasilitas penuh? Kurangnya tenaga medis? Atau masalah administrasi? Apapun alasannya, hilangnya nyawa karena ketiadaan akses adalah tragedi kemanusiaan.
Presiden Prabowo tidak tinggal diam. Melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Presiden memerintahkan langkah cepat dan tegas.
“Perintah Beliau untuk segera lakukan perbaikan audit. Melakukan audit internal masalahnya di mana,” ujar Tito Karnavian di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/11/2025).
Audit ini bukan sekadar formalitas. Tim gabungan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kemendagri langsung diterbangkan ke Jayapura. Mereka ditugaskan untuk menyisir semua aspek:
- Audit Aturan: Mengecek Peraturan Bupati hingga Peraturan Gubernur, apakah ada regulasi yang menghambat layanan darurat.
- Audit Fasilitas & SDM: Memastikan ketersediaan alat medis, obat-obatan, dan kecukupan tenaga kesehatan di lapangan.
- Audit Tata Kelola: Memeriksa manajemen rumah sakit, baik negeri maupun swasta.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga dikabarkan sudah berada di lokasi bersama timnya. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah pusat untuk memotong birokrasi yang berbelit. Fokus utamanya adalah menemukan akar masalah (root cause) agar perbaikan bisa dilakukan secara sistemik, bukan sekadar tambal sulam.
Selain itu, Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri juga telah diminta untuk mengunjungi keluarga korban dan memberikan santunan serta dukungan moril.
Sobat Beranjak, kejadian ini membuka mata kita bahwa kesenjangan fasilitas kesehatan di Indonesia masih sangat nyata. Di Jawa, mungkin kita bisa memilih rumah sakit dengan mudah lewat aplikasi. Tapi di Papua, akses menuju satu rumah sakit saja adalah perjuangan hidup dan mati.
Mimpi Indonesia Emas 2045 mustahil terwujud jika ibu dan anak—fondasi generasi penerus bangsa—masih belum mendapatkan jaminan keselamatan kesehatan yang layak.
Perintah “Audit Total” dari Presiden Prabowo adalah langkah awal yang patut kita apresiasi dan kawal. Kita berharap audit ini transparan dan berujung pada perbaikan nyata: penambahan fasilitas, insentif bagi nakes di daerah terpencil, dan penyederhanaan birokrasi layanan darurat.
Mari kita kirimkan doa terbaik untuk keluarga korban. Semoga kejadian ini menjadi titik balik perbaikan layanan kesehatan di seluruh pelosok Nusantara. Karena setiap nyawa berharga, dan setiap ibu berhak melahirkan dengan aman.
