Sebuah pemandangan yang sangat tidak lazim dan sarat dengan tanda tanya baru saja terjadi di tengah proses hukum yang sensitif. Di saat juru sita pengadilan hendak melakukan eksekusi terhadap sebidang lahan yang terkait dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), seorang perwira tinggi TNI aktif berpangkat Mayor Jenderal (Mayjen) atau Bintang 2, tiba-tiba muncul di lokasi.
Kehadiran seorang jenderal di tengah proses eksekusi lahan sengketa perdata sontak menjadi sorotan utama. Ini bukan lagi sekadar sengketa bisnis biasa. Munculnya figur militer di ranah sipil seperti ini secara otomatis menaikkan tensi dan memicu berbagai spekulasi di panggung politik nasional. Ada apa di balik ‘turun gunung’-nya sang jenderal?
Bagi kita, Generasi Nusantara, yang mendambakan supremasi sipil dan rule of law yang tegak lurus, peristiwa ini adalah sebuah sinyal yang wajib dikawal. Ini adalah tentang batas-batas kewenangan dan potensi intimidasi dalam proses hukum yang melibatkan nama-nama besar.
Proses eksekusi lahan, apalagi yang menyangkut aset milik figur sekuat Jusuf Kalla, memang rawan diwarnai gesekan. Biasanya, aparat kepolisian dalam jumlah besar, bahkan mungkin Brimob, akan dikerahkan untuk mengamankan jalannya proses agar tetap kondusif. Ini adalah prosedur standar.
Namun, kehadiran seorang jenderal bintang 2 TNI di lokasi adalah sebuah anomali. Ini sangat di luar prosedur normal. Seorang perwira tinggi dengan pangkat Mayjen tidak memiliki tugas operasional untuk mengamankan sengketa lahan perdata. Kehadirannya di sana, terlepas dari apa pun alasan resminya, akan selalu dibaca sebagai sebuah “pesan”.
Pertanyaan yang langsung menggema di ruang publik adalah:
- Dalam kapasitas apa Jenderal tersebut hadir? Apakah sebagai pribadi, mewakili institusi, atau ada kepentingan lain?
- Apa tujuannya? Apakah murni untuk memantau situasi, atau untuk ‘membekingi’ salah satu pihak yang bersengketa?
Kita semua tahu, Jusuf Kalla bukanlah sosok sembarangan. Sebagai mantan Wakil Presiden dua kali dan seorang konglomerat papan atas (Kalla Group), ia adalah salah satu figur paling berpengaruh dalam konstelasi politik dan bisnis di Indonesia. Setiap kasus hukum yang menyentuh lingkarannya tidak akan pernah bisa lepas dari dimensi politis.
Sengketa lahan ini sendiri, apa pun kasusnya, pasti melibatkan pertaruhan bisnis yang sangat besar. Munculnya seorang Jenderal TNI di pusaran konflik ini bisa ditafsirkan sebagai bagian dari ‘perang urat syaraf’ antara pihak-pihak yang bersengketa. Ini adalah sebuah unjuk kekuatan (show of force) yang sangat kentara.
Sobat Beranjak, terlepas dari siapa yang benar dan siapa yang salah dalam sengketa lahan ini, ada isu yang jauh lebih fundamental yang terusik: netralitas TNI.
Di era reformasi, kita telah bersepakat untuk mengembalikan TNI ke barak, fokus pada tugas pertahanan negara. Intervensi atau keterlibatan militer dalam urusan-urusan sipil, apalagi sengketa bisnis perdata, adalah sebuah langkah mundur yang mengingatkan kita pada praktik-praktik era Orde Baru.
- Rule of Law vs. Rule of Power: Kehadiran aparat militer (apalagi perwira tinggi) dalam proses hukum sipil berpotensi mencederai rasa keadilan. Ini bisa menciptakan kesan bahwa hukum bisa ‘diatur’ atau ditekan oleh mereka yang memiliki koneksi ke kekuatan bersenjata, bukan lagi berdasar pada fakta dan putusan pengadilan.
- Potensi Intimidasi: Juru sita pengadilan yang bertugas pun bisa merasa terintimidasi. Bagaimana mereka bisa menjalankan tugasnya dengan bebas jika ‘diawasi’ langsung oleh seorang jenderal?
Kini, publik berhak menuntut transparansi. Panglima TNI perlu memberikan penjelasan resmi mengenai status dan tujuan kehadiran jenderal tersebut di lokasi eksekusi. Ini penting untuk menjaga marwah TNI sebagai alat negara yang profesional dan netral, sekaligus untuk memastikan bahwa proses hukum di negeri ini berjalan di atas relnya, tanpa ‘bekingan’ dari siapa pun.
Mari kita Beranjak untuk terus mengawal agar reformasi di tubuh TNI tidak berputar balik, dan memastikan bahwa hukum adalah panglima tertinggi di republik ini, bukan kekuasaan atau pangkat.
