Di balik deru laju Kereta Cepat Whoosh yang membanggakan, tersimpan sebuah pekerjaan rumah raksasa yang kini menjadi sorotan publik: utang. Baru-baru ini, sebuah pemandangan tak biasa terjadi di panggung pemerintahan. Wakil Menteri BUMN, Purbaya Yudhi Sadewa, secara terbuka melontarkan kritik atau ‘sentilan’ tajam kepada Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Dwiyana Slamet Riyadi.
Kritik ini bukan soal operasional kereta, melainkan soal lobi dan negosiasi utang proyek dengan pihak China Development Bank (CDB). Purbaya menyuarakan rasa ‘gemas’ atau frustrasinya karena menganggap manajemen KCIC kurang ‘galak’ dalam bernegosiasi untuk mendapatkan bunga pinjaman yang lebih rendah. Pernyataan ini sontak membuka mata publik bahwa di belakang layar, ada pertarungan alot yang menentukan kesehatan finansial proyek strategis nasional ini.
Bagi kita, Generasi Nusantara, mungkin ini terdengar seperti obrolan elite di level korporasi. Tapi jangan salah, Sobat Beranjak. Isu utang KCIC ini jauh lebih dekat dengan kita dari yang dibayangkan. Ini adalah tentang uang negara, transparansi, dan pada akhirnya, masa depan ekonomi yang akan kita warisi.
Mari kita sederhanakan masalahnya. Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menelan biaya triliunan rupiah yang sebagian besar berasal dari pinjaman CDB. Sama seperti cicilan pribadi, pinjaman negara ini juga memiliki bunga. Semakin tinggi bunganya, semakin besar pula beban yang harus ditanggung untuk melunasinya.
Purbaya menyoroti bahwa bunga pinjaman yang saat ini ditanggung KCIC masih berada di angka yang tinggi. Menurutnya, dengan jaminan penuh dari pemerintah Indonesia, KCIC seharusnya punya posisi tawar yang sangat kuat untuk menekan angka bunga tersebut. Sedikit saja penurunan persentase bunga, katakanlah 0,5% atau 1%, akan berarti penghematan triliunan rupiah dalam jangka panjang.
Uang triliunan rupiah itu, jika berhasil dihemat, bisa dialokasikan untuk hal-hal yang dampaknya langsung terasa oleh masyarakat. Bayangkan dana sebesar itu digunakan untuk membangun sekolah di pelosok, memperbaiki fasilitas kesehatan, membuka lapangan kerja baru, atau bahkan memberikan beasiswa untuk anak muda berprestasi. Inilah mengapa ‘kegalakan’ dalam bernegosiasi yang dituntut oleh Wamen BUMN menjadi sangat relevan. Ini bukan sekadar angka di atas kertas, tapi tentang alokasi sumber daya bangsa.
‘Sentilan’ Purbaya kepada Dwiyana juga menjadi cermin bagaimana tata kelola (governance) di perusahaan-perusahaan pelat merah dijalankan. Kritik terbuka dari seorang wakil menteri kepada direktur utama BUMN menunjukkan adanya dinamika dan mungkin kebuntuan komunikasi internal. Di satu sisi, ini bisa dilihat sebagai bentuk transparansi dan pengawasan yang ketat dari pemerintah sebagai pemegang saham
Namun di sisi lain, ini juga memantik pertanyaan: apakah lobi dan negosiasi sepenting ini tidak bisa diselesaikan di ruang rapat? Mengapa harus menjadi konsumsi publik? Bagi Generasi Nusantara yang kritis, fenomena ini adalah studi kasus menarik tentang akuntabilitas. Kita jadi bisa melihat bahwa setiap pejabat yang mengelola aset negara diawasi dan dituntut untuk memberikan hasil terbaik.
Pemerintah, melalui Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, telah memberikan dukungan penuh, termasuk suntikan modal negara (PMN) ke KCIC. Dukungan ini seharusnya menjadi ‘amunisi’ bagi manajemen KCIC untuk bernegosiasi dengan lebih percaya diri. Kritikan Purbaya seolah menjadi pengingat keras: fasilitas dari negara harus dibarengi dengan performa negosiasi kelas dunia.
Sobat Beranjak, setiap rupiah utang negara yang tidak dikelola dengan efisien hari ini, berpotensi menjadi beban bagi generasi kita di masa depan. Proyek-proyek infrastruktur megah memang penting untuk kemajuan, namun keberlanjutan finansialnya jauh lebih krusial.
Isu ini mengajarkan kita untuk lebih peduli dan kritis terhadap kebijakan publik, terutama yang menyangkut pengelolaan utang dan aset negara. Sebagai calon pemimpin masa depan, penting bagi kita untuk memahami bahwa keputusan yang diambil di ruang-ruang rapat pemerintahan hari ini akan membentuk realitas ekonomi yang kita hadapi 10 hingga 20 tahun mendatang.
Mari kita terus kawal isu ini. Semoga ‘sentilan’ dari Wamen BUMN menjadi cambuk positif agar KCIC bisa mendapatkan kesepakatan terbaik yang menguntungkan Indonesia. Karena pada akhirnya, Kereta Cepat Whoosh tidak hanya harus cepat di atas rel, tetapi juga harus sehat di dalam laporan keuangannya.
