Di tengah krisis kemanusiaan yang tak kunjung usai di Gaza, sebuah secercah harapan—meskipun rapuh—muncul dari ranah diplomasi internasional. Menteri Luar Negeri Belanda, David van Weel, baru-baru ini memberikan label yang sangat kuat pada rencana 20 poin yang diajukan oleh Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang: sebuah “peluang bersejarah” atau “historic opportunity”.
Pernyataan ini disampaikannya saat melakukan kunjungan langsung ke perbatasan Rafah dari sisi Mesir pada Selasa (7/10). Di depan mata kepalanya sendiri, Van Weel menyaksikan ribuan truk berisi bantuan kemanusiaan yang tertahan, menunggu izin untuk bisa masuk ke Gaza yang luluh lantak. Pemandangan inilah yang tampaknya mendorongnya untuk menaruh harapan pada inisiatif terbaru dari Washington.
Bagi banyak pihak, dukungan dari salah satu negara penting di Uni Eropa ini bisa menjadi momentum baru untuk mendorong semua pihak yang bertikai agar kembali ke meja perundingan. Ini adalah sebuah sinyal bahwa komunitas internasional sudah sangat lelah dengan konflik yang telah memakan puluhan ribu korban jiwa ini.
Rencana 20 poin yang diumumkan Trump beberapa waktu lalu memang cukup komprehensif. Ini bukan sekadar seruan gencatan senjata biasa. Beberapa poin kuncinya antara lain:
- Gencatan Senjata Segera: Jika kedua belah pihak setuju, perang akan langsung berhenti. Pasukan Israel akan mundur ke garis yang disepakati, dan semua operasi militer dihentikan.
- Pembebasan Sandera dan Tahanan: Dalam 72 jam setelah kesepakatan diterima, semua sandera yang ditahan di Gaza (baik yang hidup maupun meninggal) harus dikembalikan. Sebagai gantinya, Israel akan melepaskan ratusan tahanan Palestina, termasuk mereka yang divonis seumur hidup.
- Bantuan Kemanusiaan Skala Penuh: Begitu kesepakatan diterima, pintu bantuan ke Gaza akan dibuka seluas-luasnya untuk merehabilitasi infrastruktur vital seperti air, listrik, rumah sakit, dan pan-tok.
- Demiliterisasi dan Pemerintahan Transisi: Anggota Hamas yang berkomitmen pada perdamaian dan bersedia melucuti senjata akan diberikan amnesti. Gaza kemudian akan diperintah oleh pemerintahan teknokrat Palestina di bawah pengawasan dewan internasional.
Rencana inilah yang kini menjadi tumpuan harapan banyak negara, termasuk Belanda. Dalam kunjungannya, Menlu Van Weel secara spesifik berharap proposal ini bisa “memperbaiki kondisi di lapangan dan membuka kembali perlintasan sepenuhnya dari sisi Palestina untuk memungkinkan aliran bantuan yang lebih lancar.”
Tentu saja, jalan menuju perdamaian tidak akan mulus. Rencana ini masih menuai pro dan kontra. Beberapa pihak masih skeptis, terutama terkait poin demiliterisasi Hamas dan bagaimana pemerintahan transisi akan berjalan. Namun, di tengah situasi yang begitu mengenaskan di Gaza, setiap inisiatif yang menawarkan jeda dari kekerasan dan pembukaan akses kemanusiaan dianggap patut untuk diperjuangkan.
Dukungan dari negara-negara seperti Belanda, Indonesia, dan negara-negara Muslim lainnya menjadi krusial. Ini memberikan tekanan diplomatik yang lebih besar kepada Israel dan Hamas untuk setidaknya mempertimbangkan proposal ini dengan serius.
Bagi kita, Generasi Nusantara, perkembangan ini adalah sebuah pelajaran penting tentang kompleksitas geopolitik. Ini menunjukkan bahwa untuk menghentikan perang, tidak cukup hanya dengan seruan moral, tetapi juga dibutuhkan proposal konkret yang dinegosiasikan dengan alot di belakang layar.
Kunjungan dan pernyataan Menlu Belanda di perbatasan Rafah adalah pengingat yang kuat bahwa mata dunia sedang tertuju pada Gaza. Setiap bantuan yang tertahan adalah potret kegagalan kemanusiaan global. Semoga harapan yang disematkan pada rencana perdamaian ini tidak berakhir menjadi sekadar catatan kaki dalam sejarah, melainkan benar-benar menjadi awal dari akhir penderitaan rakyat Palestina. Mari kita terus kawal dan doakan.
