Ada pergerakan geopolitik penting yang terjadi di halaman belakang kita. Australia dan Papua Nugini baru saja menandatangani sebuah perjanjian pertahanan bersejarah yang disebut “Perjanjian Pukpuk” pada Senin, 6 Oktober 2025. Kesepakatan ini bukan sekadar formalitas biasa; ia secara fundamental mengubah lanskap keamanan di kawasan Pasifik dan, suka atau tidak, memiliki dampak langsung bagi Indonesia.
Perjanjian yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape di Canberra ini pada intinya adalah sebuah komitmen militer yang solid. Keduanya sepakat untuk saling melindungi dan memberikan bantuan jika salah satu negara mengalami serangan dari pihak luar. Ini adalah langkah besar yang menandakan semakin eratnya hubungan pertahanan antara kedua negara tetangga tersebut dalam menghadapi apa yang mereka sebut sebagai “ancaman bersama”.
Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, aliansi seperti ini adalah cara sebuah negara untuk memperkuat posisinya. “Perjanjian Pukpuk”—dinamai dari kata Tok Pisin untuk buaya, melambangkan kekuatan dan ketahanan—dirancang untuk menjadi fondasi keamanan jangka panjang. Salah satu klausul utamanya menegaskan bahwa “serangan bersenjata terhadap salah satu pihak akan dianggap membahayakan perdamaian dan keamanan kedua negara”. Ini adalah bahasa yang sangat kuat dalam diplomasi internasional, mirip dengan prinsip pertahanan kolektif yang dimiliki aliansi seperti NATO.
Namun, yang membuat perjanjian ini semakin menarik adalah pasal-pasal unik di dalamnya. Salah satunya membuka pintu bagi warga negara dari kedua negara untuk bertugas di angkatan bersenjata satu sama lain. Sebagai langkah awal, mulai 1 Januari 2026, warga negara Papua Nugini yang memenuhi syarat dan tinggal di Australia diizinkan mendaftar untuk bergabung dengan Angkatan Pertahanan Australia (ADF). Kebijakan ini tidak hanya memperkuat interoperabilitas militer, tetapi juga mengikat kedua negara secara sosial dan budaya.
Langkah ini menunjukkan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi. Bayangkan, tentara dari negara lain menjadi bagian dari struktur pertahanan nasional. Ini adalah sebuah integrasi yang mendalam, melampaui sekadar latihan militer bersama atau pembelian alutsista. Ini adalah tentang membangun kekuatan gabungan dari sumber daya manusia mereka.
Pertanyaan besarnya adalah: “ancaman bersama” apa yang sebenarnya mereka hadapi? Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, banyak analis geopolitik menunjuk pada meningkatnya ketegangan di kawasan Indo-Pasifik. Persaingan kekuatan besar dan isu-isu keamanan maritim menjadi latar belakang utama dari perjanjian ini. Bagi Australia dan Papua Nugini, memastikan stabilitas di Pasifik adalah prioritas utama.
Lalu, apa artinya ini semua bagi kita, Generasi Nusantara? Posisi geografis Indonesia yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini menempatkan kita sebagai penonton di barisan terdepan. Perjanjian ini secara efektif menciptakan sebuah blok pertahanan baru di perbatasan timur kita.
Di satu sisi, stabilitas di negara tetangga adalah hal yang baik. Keamanan yang terjaga di Papua Nugini berarti potensi konflik di perbatasan bisa diminimalkan. Namun di sisi lain, dinamika kekuatan yang baru ini menuntut Indonesia untuk lebih waspada dan cerdas dalam menjalankan politik luar negerinya. Kita perlu memastikan bahwa kedaulatan kita tetap dihormati, sejalan dengan salah satu klausul dalam perjanjian tersebut yang secara eksplisit menyebutkan “penghormatan terhadap kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah negara-negara tetangga”.
Bagi anak muda Indonesia, ini adalah pengingat bahwa kita hidup di kawasan yang dinamis. Keputusan yang diambil di Canberra atau Port Moresby bisa memiliki riak hingga ke Jakarta, Jayapura, bahkan seluruh pelosok negeri. Isu kebijakan luar negeri dan pertahanan bukan lagi sekadar topik diskusi para elite di ibu kota; ini adalah sesuatu yang akan membentuk masa depan karier, keamanan, dan peluang kita.
Pada akhirnya, “Perjanjian Pukpuk” adalah sinyal kuat bahwa peta keamanan regional sedang digambar ulang. Sebagai generasi penerus bangsa, memahami pergerakan ini adalah langkah pertama untuk memastikan Indonesia tidak hanya menjadi penonton, tetapi tetap menjadi pemain kunci yang disegani dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di rumah kita sendiri, Nusantara.
