Sobat Beranjak di Sumatera Selatan, sebuah keputusan pejabat publik di Prabumulih baru-baru ini menjadi sorotan dan memicu diskusi hangat di tengah masyarakat. Mari kita bedah peristiwanya dengan jernih.
Penjabat (Pj) Walikota Prabumulih, H. Elman, secara terbuka mengakui bahwa ia telah mencopot Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabumulih. Pengakuan ini menjadi viral karena alasan di balik pencopotan tersebut dipicu oleh insiden yang menimpa anaknya sendiri di sekolah tersebut.
Dalam sebuah video yang beredar luas, Pj Walikota Elman menjelaskan kronologinya. Ia mengaku “tidak bisa kontrol” dan emosi saat mengetahui anaknya dibiarkan kehujanan ketika mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Paskibraka di sekolah. Menurutnya, saat kejadian ia sudah berusaha menghubungi pihak sekolah namun tidak mendapat respons.
“Saya tidak bisa kontrol, saya sebagai wali kota, saya sebagai wali murid, anak saya dibiarkan kehujanan,” ujar Elman dalam video pengakuannya. Ia menilai kepala sekolah tidak mampu mengontrol situasi dan kurang bertanggung jawab atas keselamatan siswa-siswinya.
Akibat dari insiden tersebut, kepala sekolah yang bersangkutan, Aan Listianti, kini telah dipindahtugaskan menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 4 Prabumulih.
Kejadian ini lebih dari sekadar berita lokal, Sobat Beranjak. Ini adalah studi kasus nyata tentang kepemimpinan, akuntabilitas, dan batas antara kebijakan publik dengan sentimen pribadi. Di satu sisi, keselamatan setiap siswa di lingkungan sekolah memang menjadi tanggung jawab mutlak pihak sekolah.
Namun di sisi lain, keputusan seorang pemimpin yang dipicu oleh pengalaman pribadi anaknya memunculkan pertanyaan kritis bagi kita:
- Sudahkah keputusan ini melalui prosedur dan evaluasi kinerja yang objektif?
- Bagaimana seharusnya seorang pejabat publik menyikapi masalah yang melibatkan kepentingan pribadi dan jabatannya?
Sebagai Generasi Nusantara yang kritis, insiden ini mengajak kita untuk lebih jeli melihat bagaimana kebijakan publik di daerah kita dibuat. Ini bukan tentang mencari siapa yang salah atau benar, melainkan tentang pentingnya transparansi dan profesionalisme dalam setiap keputusan yang berdampak pada masyarakat luas, terutama di dunia pendidikan.
